POSAKTUAL.COM - Gelaran pileg dan pilpres yang akan digelar secara bersamaan menjadi faktor para pemburu rente dan kekuasaan memilih jalan pintas merebut partai yang suaranya signifikan. Hal itu sebagai jalan pintas untuk menuju pilpres yang menggunakan hasil pemilu sebelumnya.
Begitu tegas Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menanggapi isu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digulirkan oleh kelompok Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD).
“Suara 7,8 persen Partai Demokrat yang sedang diburu dan akan dijual agar bisa nyapres,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (4/3).
Menurutnya, Demokrat sudah belajar banyak dari sejarah kepartaian Indonesia. Khususnya mengenai cara-cara sebuah partai bisa direbut paksa atau dijual.
Dalam upaya tersebut, yang menjadi kunci adalah majelis tinggi. Peran majelis tinggi bisa menjaga agar cara brutal pengambilalihan bisa dicegah.
“Majelis tinggi jadi penjaga ideologi sekaligus continuitas partai. Niat Jhoni Allen, dan lain-lain sudah kita antisipasi lama,” tegasnya.
Kini, sambung Andi Arief, klaim Jhoni Allen untuk mendapat dukungan negara diuji dalam tataran praktik. Jika memang negara, dalam hal ini Menko Polhukam, Menkumham, dan Kepolisian menghormati AD/ART partai, maka KLB yang digelar harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY.
“Kalau tidak ada izin majelis tinggi, KLB adalah kerumunan ilegal,” tutupnya.(RMOL)
